Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘pelayanan publik’


Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Putut Aryo Saputro yang dilakukan di Kabupaten Batang.

Demokratiasi & Representasi Popular Studi-Kasus-Kabupaten-Batang (1)

Read Full Post »


By Ilham B. Saenong,

Program Director Transparency International Indonesia

Linida, as beautiful it may sound is not somebody’s name, nor a government project. It do resembles what a person needs and complements what government should do when it cannot do it the right way without citizen participation. It is a story of people engagement in negotiating their demands to shape development planning and improve public services in Batang district, Indonesia.

Considering most public services are provided by local government after decentralization, open government commitments considered by many will fail to reach the majority of citizens if only implemented at the national level. Then comes an opportunity to support the idea when the Government of Indonesia—was then the OGP chair—announced a mission to mainstream the OGP principles to the local during the OGP Summit in London October 2013. The idea has been tested in 3 pilot projects by the Open Government Indonesia (OGI) 2013 action plan with little avail on people participation. So we took over the idea and created our own local OGP initiative by promoting demand side of openness.

(lebih…)

Read Full Post »


Yth. Direktur PDAM Batang

Assalaamu ‘alaikum wr. wb.

Salam sejahtera saya sampaikan kepada Bapak semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan hidayah Allah SWT sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik.

Bapak Direktur yang saya hormati,
Saya adalah pelanggan “setia” PDAM Batang sejak tahun 2005. Saya berani mendaku sebagai pelanggan setia karena saya hanya mengandalkan air dari PDAM Batang untuk memenuhi kebutuhan air saya sekeluarga. Selain itu, sebagai pelanggan saya merasa hampir tidak pernah terlambat membayar biaya langganan setiap bulan. Kalaupun sesekali terlambat, saya juga dengan ikhlas membayar denda atas keterlambatan tersebut.
(lebih…)

Read Full Post »


Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) Kabupaten Batang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2012. Tahun ini, UPKP2 telah berusia lima tahun sejak pertama kali dilantik pada Februari 2013 oleh Bupati Batang waktu itu, Yoyok Riyo Sudibyo.

Keberadaan UPKP2 selama ini secara terpadu telah melayani penanganan pengaduan mengenai pelayanan publik supaya dapat terselesaikan dengan cepat dan tuntas. Lembaga ini sekaligus sebagai sarana partisipasi bagi masyarakat untuk mengawasi pelayanan publik di Kabupaten Batang. UPKP2 adalah wujud sinergitas antara birokrasi penyelenggara pelayanan dengan elemen masyarakat sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemkab Batang.

(lebih…)

Read Full Post »